Sewa Kantor di Jakarta untuk Pembuatan PKP

06 Maret 2020 | By immadm | Virtual Office

Bagi para pengusaha, menyewakan sebuah kantor untuk kegiatan bisnis adalah hal yang lazim. Dengan menyewakan kantor di Jakarta, mereka dapat melengkapi syarat untuk menjalankan bisnisnya dengan legal, karena dapat membayar pajak.

Namun bagaimana untuk pengusaha yang bergerak di bidang industri kreatif yang tidak konvensional? Apakah orang-orang seperti freelancer, remote worker, usaha kecil rumahan, dan startup berbasis teknologi yang memiliki modal terbatas harus menyewakan kantor agar dapat dianggap sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Upaya pemerintah untuk mempermudah pembuatan PKP

Untuk mengajukan status PKP Anda membutuhkan NPWP perusahaan, dan itu memerlukan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) yang berarti pengusaha harus mencantumkan alamat usaha di mana kegiatan perusahaan itu dilakukan.

Dengan kemajuan teknologi seperti berkas elektronik, pemerintah telah mempersingkat proses pengajuan. Sebagai contoh, saluran untuk pembuatan NPWP telah diperluas. Anda dapat mengajukannya melewati Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Dinas Penanaman Modal, melewati notaris, dan bahkan jalur online di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya.

Namun untuk mendorong ribuan pengusaha untuk memulai bisnis dengan modal terbatas, pemerintah berupaya untuk melegalkan pengajuan PKP melewati virtual office.

Mengapa virtual office dijadikan sebagai tempat peresmian PKP yang sah?

Virtual office telah menjadi wadah bagi pengusaha kecil, UMKM, startup, freelance, dan remote worker agar dapat menjalani kegiatan tanpa memakan banyak biaya sewa tempat.

Sekitar 60.000 perusahaan telah terdaftar menggunakan virtual office di Indonesia. Sebagian besar dari angka ini adalah pengusaha industri kreatif. Dalam Era Digital dan Industri 4.0, akan semakin penting bagi negara kita untuk berpartisipasi dalam ekonomi global yang digerakkan oleh teknologi Internet.

Izin Usaha Kantor Virtual Office

Bayangkan betapa seringnya kita menggunakan internet untuk komunikasi, berbelanja, bepergian, mengirim uang, dan bekerjasama. Dengan menjadikan virtual office sebagai tempat yang sah untuk pembuatan PKP, pemerintah secara tidak langsung mempergiat pengusaha bermodal terbatas untuk ikut serta dalam ekonomi tersebut dan memperkaya negara.

Businessman Working

Berbagai syarat untuk pengajuan PKP dari Virtual Office

Sebagai rangkuman dari Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.03/2017, seorang pengusaha yang terdaftar dalam (sudah mengikuti persetujuan penyewaan) virtual office, memerlukan dokumen sebagai berikut untuk pengajuan PKP:

  1. Formulir registrasi yang diperoleh dari kantor pajak.
  2. Akta pendirian perusahaan
  3. NPWP dan KTP.
  4. Surat Izin Usaha.
  5. SPT Tahunan dan Laporan keuangan Perusahaan.
  6. Foto terbaru, peta, surat kontrak sewa, daftar inventaris, dan denah kantor yang digunakan.

Kami dapat membantu Anda

Jasa Pembuatan PKP kami memastikan bahwa Anda tidak terlalu terbebani oleh pengurusan administrasi. Anda pun dapat mendelegasikan tugas ini kepada tim hukum kami.

Kami dapat berurusan langsung dengan kantor pajak, mendaftarkan perusahaan Anda untuk memperoleh akta pendirian perusahaan, dan membantu Anda membuat NPWP Usaha serta Surat Izin Usaha.

Tim keuangan dan perpajakan kami dapat mendokumentasikan SPT dan Laporan Keuangan. Semuanya dapat dilaksanakan di Izin Usaha Kantor, dan Anda dapat berfokus dengan perjalanan bisnis Anda sendiri.